Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengajak Pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) anak-anak dalam mengikuti pendidikan sehingga dapat mengurangi angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Ini menjadi tugas kita semua, terutama pemerintah daerah, untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) agar putra-putri kita di Bungo yang berusia 16 sampai 18 tahun bisa melanjutkan ke jenjang SMA, Madrasah Aliyah, atau sederajat,” kata Fajar dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Jumat.
Fajar menyoroti data bahwa saat ini baru satu dari tiga penduduk usia sekolah menengah di wilayah tersebut yang menamatkan pendidikan SMA, dengan angka APK yang masih berada di kisaran 67 persen.
Sebagai langkah nyata mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang secara nasional jumlahnya mencapai 4 juta jiwa.
Strategi ini, kata dia, dilakukan dengan mengaktivasi seluruh jalur pendidikan, baik formal maupun non formal, guna memastikan anak-anak yang selama ini tidak terjangkau dapat kembali masuk ke dalam orbit pendidikan nasional.
Baca juga: Kemendikdasmen-pemda perkuat sinergi perluas implementasi PJJ
Ia mengatakan fokus utama diberikan kepada tiga kategori ATS, yakni anak yang belum pernah sekolah, anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan, serta anak yang putus sekolah (drop out).
Salah satu inovasi unggulan yang disosialisasikan adalah program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA sebagai layanan pendidikan formal yang 100 persen non-tatap muka.
Fajar menjelaskan PJJ dirancang khusus bagi murid yang memiliki tantangan geografis, sosial, maupun ekonomi, namun tetap menjamin standar mutu pendidikan karena bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT).
“PJJ ini adalah inovasi layanan pendidikan formal untuk tingkat SMA yang 100 persen tidak pakai tatap muka. Ijazahnya sama dengan SMA pada umumnya, dan kami tegaskan alumni PJJ bisa melanjutkan ke perguruan tinggi mana pun,” kata Fajar.
Menghadapi berbagai tantangan pendidikan, Fajar menekankan bahwa keberhasilan seluruh program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.
Ia mengingatkan bahwa 60 persen sekolah di Indonesia adalah swasta, sehingga kehadiran mereka harus dipandang sebagai mitra strategis, bukan kompetitor.
“Semangat kemitraan dan kolaborasi inilah yang sedang kami kembangkan. Pemerintah tidak boleh meminggirkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan,” ujarnya.
Baca juga: Kemendikdasmen bakal terbitkan aturan baru perkuat pelaksanaan PJJ
Baca juga: Kemendikdasmen: PJJ model konsorsium bikin pembelajaran jadi fleksibel
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
