Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Satu Honai Indonesia berharap tata kelola saham PT Freeport Indonesia bersifat partisipatif dan transparan.
Direktur Eksekutif Satu Honai Indonesia Hironimus Hilapok dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan skema kepemilikan negara melalui MIND ID seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menjamin adanya porsi kepemilikan dan pengawasan langsung oleh masyarakat Papua.
Terlebih, pemerintah baru-baru ini menambah porsi kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 12 persen. Menurut Hironimus, kepemilikan saham itu seharusnya turut memberikan kontribusi yang berarti bagi pemilik tanah ulayat.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk membentuk mekanisme Papua People’s Ownership Council yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat sipil Papua sebagai pengawas.
Tanpa desain partisipatif tersebut, katanya, kebijakan penambahan saham dikhawatirkan hanya akan memperpanjang ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi di tanah Papua.
“Model Papua People’s Ownership harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebuah simbolik,” ujar dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan rencana penambahan saham PTFI sudah mencapai tahap paraf kesepakatan.
Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.
"Rancangannya akan ke sana (hingga 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10).
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement).
"Semua kesepakatannya sudah kita secure. Sekarang tinggal melihat draf detilnya saja," katanya.
Ia menambahkan pemerintah menginginkan tambahan saham tersebut dapat diperoleh secara free of charge sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang.
Dengan langkah itu, pemerintah berharap divestasi saham Freeport tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga memperdalam transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
