Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam memberantas premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan premanisme berkedok ormas itu berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum yang bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas.
“Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Dia menegaskan pemberantasan premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu masyarakat membutuhkan komitmen bersama, antara pemerintah dan masyarakat.
Baca juga: Presiden Prabowo resah aksi premanisme mengatasnamakan ormas
Menurut dia, tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai dengan Astacita, menurut dia, Presiden bakal membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri.
Dia memastikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas tertentu.
Menurut dia, tindakan sejumlah daerah terhadap ormas yang meresahkan sudah baik. Salah satunya, kata dia, Jawa Timur yang sudah tanggap dalam menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban.
"Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” kata dia.
Baca juga: BG sebut aksi premanisme berkedok ormas harus ditindak tegas
Menurut dia, aparat di pemerintahan daerah perlu melokalisir dan memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah, dan merumuskan langkah yang tepat untuk mengatasinya.
Selain berbagai kegiatan preemptive, preventive, dan juga penindakan hukum yang harus terus dilakukan, menurut dia, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.
Dia berharap Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah.
Dia juga meminta masyarakat tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.
“Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.
Baca juga: Ketua MPR: Premanisme oknum ormas ganggu iklim investasi
Baca juga: Mendagri ungkap tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas berikut sanksi
Baca juga: Komisi III DPR minta Dedi Mulyadi tak gentar tertibkan premanisme
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
