Nabire (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan pentingnya data pengungsi yang akurat di Papua Tengah sebagai dasar pemerintah menyusun langkah penanganan, termasuk pemulangan warga dan pembangunan kembali permukiman.
Pigai di Nabire, Minggu, mengatakan Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk menyiapkan langkah penanganan pengungsi, tetapi pemerintah membutuhkan kepastian mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi warga terdampak.
"Kementerian HAM sudah melakukan koordinasi langkah-langkah, termasuk dengan Menteri Sosial, dan kita akan bisa bangun perumahan, kemudian penataan pengungsi, permukiman kembali warga-warga yang tercecer ke mana-mana," kata Pigai seusai rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah di Nabire, Minggu malam.
Menurut Pigai, data yang valid diperlukan untuk memastikan pengungsi memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, mulai dari pemulangan ke daerah asal, pembangunan rumah, hingga jaminan kehidupan setelah kembali.
"Makanya kami tekankan, data pengungsi yang akurat itu penting supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya. Saya pikir negara mampu, tapi lagi-lagi semua kan harus berbasis data," katanya.
Baca juga: Menteri HAM ajak Forkopimda jaga kedamaian Papua Tengah jelang HUT RI
Pigai mengatakan pengumpulan data perlu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah kampung, kelurahan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengakui terdapat perbedaan angka mengenai jumlah warga yang mengungsi di Papua yang disampaikan berbagai pihak dan belum seluruhnya dapat dipastikan valid."Kami sendiri punya data, tapi data kami itu kan begini, data pengungsi di Papua ini yang saya dengar LSM sampaikan ke saya 120.000, terus dari pihak gereja sampaikan ke saya sekian ribu, dari pihak pengamat sampaikan kepada saya sekian ribu," katanya.
Menurut Pigai, pemerintah membutuhkan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menentukan skala dan bentuk penanganan di tingkat pusat.
"Data itu harus sampaikan data yang valid. Akurasi data itu penting. Kalau tanpa akurasi data ya enggak bisa, kita hanya menunggu data yang pasti masuk," katanya.
Sebelumnya, Kementerian HAM menyebut sekitar 124.931 warga mengungsi akibat konflik di Papua Tengah dan menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan warga sipil, serta pemulihan masyarakat.
Baca juga: Papua Tengah usulkan dua Kejari baru menuju pembentukan Kejati
Wakil Menteri HAM Mugiyanto sebelumnya mengatakan Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk membahas kondisi pengungsi secara menyeluruh, termasuk kebutuhan mendesak dan penanganan yang masih diperlukan.
Namun, pernyataan Pigai pada Minggu menunjukkan angka jumlah pengungsi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dijadikan basis penanganan pemerintah.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
