Pamekasan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, memperbaiki 20 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga yang terdampak bencana.
"Saat ini, tahapan pelaksanaan program memasuki verifikasi administrasi dan survei langsung ke lapangan, sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh masing-masing desa," kata Staf Fungsional Penata Kelola Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan Dwi Budayana Eka, di Pamekasan, Minggu.
Ia menjelaskan, sebagaimana bantuan perbaikan RTLH pada tahun sebelumnya, bantuan ini juga untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni.
Baca juga: TNI Pamekasan perbaiki 502 rumah tidak layak huni
Namun, kata dia, yang menjadi prioritas program adalah para korban bencana alam, seperti korban bencana banjir dan tanah longsor, atau bencana lainnya, seperti kebakaran.
Menurut dia, besaran anggaran untuk program ini sama sebagaimana bantuan perbaikan RTLH tahun lalu, yakni Rp17 juta per unit.
"Melalui program ini diharapkan warga korban bencana bisa memperbaiki rumah tinggal mereka," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Pamekasan bangun 244 RTLH untuk warga miskin
Ia mengatakan program bantuan sosial dalam bentuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tahun ini, lebih sedikit dibanding 2024.
Pada 2024, program bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Pamekasan menyasar 50 unit rumah dan pada 2023 sebanyak 41 unit rumah, sedangkan tahun ini hanya 20 unit rumah.
"Kuota untuk tahun ini berkurang, karena realisasi pada program sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan," katanya.
Baca juga: Pemkab Madiun salurkan bansos perbaikan 550 RTLH turunkan kemiskinan
Ia menuturkan, pada 2024 realisasi bantuan hanya 25 unit rumah, sedangkan pada 2023 hanya 12 unit rumah.
"Faktornya karena kendala teknik. Kami berharap, dari 20 unit yang dicanangkan, nantinya bisa terealisasi semua," kata Dwi Budayana Eka.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
