Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jember duduk bersama dengan berbagai pihak yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jatim dan DPRD Jember, perusahaan semen, TNI dan Polri, serta perwakilan warga untuk mencari solusi penyelesaian jalan rusak yang mengakibatkan seringnya kecelakaan lalu lintas.
Rapat koordinasi yang dilakukan Pemkab Jember tentang penyelesaian permasalahan jalan provinsi sepanjang Kecamatan Rambipuji - Puger dan Jombang - Puger digelar di Pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Senin.
"Dengan melihat jalan provinsi berada di kelas 3, maka masyarakat juga sepakat bahwa kendaraan yang boleh melintas di ruas jalan provinsi di wilayah Kecamatan Rambipuji, Balung, Puger, Gumukmas, Kencong, dan Jombang maksimal muatannya seberat 15 ton," kata Bupati Jember Hendy Siswanto.
Menurutnya penyebab kerusakan jalan di beberapa kecamatan tersebut adalah truk yang kelebihan muatan hingga 50 ton, padahal jalan tersebut masuk kategori kelas III dengan kekuatan kendaraan yang melintas dengan tonase 15 ton.
"Pemprov Jatim ternyata sudah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan yang rusak dan perawatan jalan tersebut sebesar Rp52 miliar pada APBD Jatim tahun anggaran 2025," tuturnya.
Ia menjelaskan pihaknya meminta perbaikan jalan itu ditingkatkan kualitasnya dengan tidak menggunakan aspal biasa, namun beton karena jalan itu merupakan jalan khusus. Hal itu berdampak pada panjang jalan yang akan diperbaiki jika kualitasnya ditingkatkan.
Baca juga: Pemkab Jember memperbaiki akses jalan menuju wisata Pantai Bandealit
Baca juga: Bencana longsor kembali tutup akses jalan antardesa di Jember
"Untuk mengatasi persoalan pendeknya jarak perbaikan jalan dari 4,5 km menjadi 2,5 km itu juga diupayakan adanya program CSR dari perusahaan PT. Semen Imasco Asiatic dengan konsep kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," katanya.
Hendy mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi penutupan jalan agar seluruh kesepakatan yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha Jember dapat berjalan dengan kondusif.
Sementara perwakilan Komisi D DPRD Jatim M. Satib mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan melibatkan banyak pihak di Pendapa Wahyawibawagraha Jember merupakan upaya untuk menanggapi keluhan masyarakat, khususnya di wilayah Jember bagian selatan.
"Alhamdulillah pertemuan tadi kondusif, pihak perusahaan bisa memahami keluhan masyarakat. Alhamdulillah kesepakatannya adalah dump truk yang melintas di sana dibatasi maksimal bobotnya 15 ton," ujarnya.
Tercatat ada delapan poin yang dihasilkan dalam rapat bersama tersebut di antaranya masyarakat dilarang melakukan penutupan jalan umum, kendaraan dump truk yang melintas jalan tersebut maksimal 15 ton, dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim akan memperbaiki jalan setiap hari melalui tim reaksi cepat (TRC).
Dalam rapat koordinasi itu dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Joko Irianto yang mewakili Pj Gubernur Jatim, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim, serta Forkopimda Jember.
Dalam beberapa hari sebelumnya sempat terjadi aksi blokade jalan di jalur wilayah selatan Jember itu, bahkan sempat juga menyebabkan kendaraan truk bermuatan bahan baku membuat semen antre panjang karena tidak diperkenankan melintas masuk ke pabrik PT. Semen Imasco Asiatic.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
