Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp83 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Subandono di Jakarta, Kamis, mengatakan dana tersebut akan ditempatkan di perbankan, sehingga koperasi desa dapat mengaksesnya langsung melalui skema pembiayaan yang telah disiapkan.
Ia menjelaskan bahwa koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar dengan tenor maksimal enam tahun, bunga 6 persen, dan masa tenggang (grace period) selama 6 hingga 8 bulan. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan operasional (opex) maupun belanja modal (capex).
“Kami bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri telah menyusun surat keputusan bersama (SKB) agar pelaksanaan program ini bisa dipercepat,” ujar Subandono.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan gerai, yang selama ini menjadi kendala utama operasional koperasi desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menargetkan sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.
Adapun, fokus saat ini adalah pembangunan fisik, termasuk gudang, gerai, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
Ferry menyebut hingga Oktober 2025, proses pembangunan infrastruktur pendukung koperasi telah dimulai di sekitar 5.000 titik desa dan akan terus bertambah secara bertahap.
Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, menyebut penyaluran plafon Rp3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing unit.
"Pada tahap awal ini semua fasilitas yang diberikan sama, model bisnis sama, hingga pembangunan fisik sama," kata Dony.
"Selanjutnya, pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih akan lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing kopdes, seperti desa petani, nelayan, dan lainnya. Juga, disesuaikan dengan hasil produk dari desa-desa," katanya menambahkan.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.