Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menaruh harapan besar kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Suahasil Nazara, terhadap akselerasi ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mempertimbangkan zakat sebagai tax credit (pengurang pajak langsung).
Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Cholil Nafis menegaskan pentingnya pemerintah mendorong instrumen ekonomi umat tidak lagi sekadar menjadi pelengkap, tetapi diintegrasikan secara resmi ke dalam kerangka manajemen keuangan dan kebijakan fiskal negara.
"Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit, sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan," ujar Cholil di Jakarta, Selasa.
Menurut Cholil, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat masif dan memerlukan dukungan regulasi agar mampu berkontribusi maksimal terhadap pembangunan nasional.
Baca juga: DSN MUI usul zakat diakui sebagai pengurang pajak secara penuh
"Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tetapi menjadi penopang pembangunan Indonesia," ujarnya.
MUI juga telah mengusulkan dibentuknya Danantara Syariah sebagai langkah strategis kepada CEO Danantara Rosan Roeslani agar instrumen keuangan syariah memiliki ekosistem yang solid dan terarah.
Cholil juga menambahkan, berbagai instrumen keuangan umat yang selama ini bergerak secara terpisah, mulai dari sektor perbankan syariah, industri halal, hingga dana sosial keagamaan, harus diakui secara formal oleh negara agar daya jangkaunya lebih luas dan efisien dalam menopang struktur perekonomian makro.
"Banyak hal yang bisa menjadi instrumen dari ekonomi umat kita, tetapi itu harus diakui sebagai sebuah instrumen negara, yaitu harus masuk di dalam kerangka manajemen keuangan, kebijakan fiskal dari pemerintah tentang ekonomi dan keuangan umat ini," tuturnya.
Baca juga: HNW dukung zakat sebagai tax credit masuk dalam revisi UU Zakat
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
