Jakarta (ANTARA) - Di atas kertas kerja para ekonom atau dalam infografis lembaga keuangan, dunia diukur melalui angka-angka yang presisi: pertumbuhan produk domestik bruto, grafik nilai tukar, hingga kalkulasi inflasi yang rumit.
Di ruang rapat yang steril, rumus-rumus ekonomi menjadi panglima. Segalanya harus terukur, berbasis data, dan nyaris tak menyisakan ruang bagi salah tafsir.
Namun, begitu data ekonomi yang rumit itu dibawa keluar ruangan, melintasi koridor kekuasaan, dan dideklamasikan di hadapan jutaan rakyat di lapangan terbuka, hukum-hukum ilmu ekonomi itu mendadak luntur. . Sains yang diklaim presisi itu harus berhadapan dengan hukum yang jauh lebih tua: komunikasi massa dan pengelolaan psikologi publik.
Bagi sebagian kalangan yang terbiasa berpikir tekstual, pernyataan para pemimpin publik yang menyederhanakan urusan ekonomi global sering kali memicu respons instan. Muncul tudingan, nyinyiran, hingga kesimpulan bahwa pengambil keputusan tertinggi tidak paham duduk perkara.
"Bagaimana bisa urusan ekonomi makro yang berdampak sistemik disederhanakan begitu saja?" Begitu kira-kira gugatan yang sering mampir di lini masa media sosial.
Benarkah ini tanda ketidakpahaman? Atau jangan-jangan, analisis kita yang terlalu naif? Menilai ucapan seorang politisi dengan kacamata buku teks kuliah adalah sebuah kekeliruan mutlak.
Apa yang dinilai publik sebagai "keteledoran lidah" atau "simplifikasi", sebenarnya sering kali merupakan kalkulasi bahasa yang sangat matang. Itu adalah rem darurat linguistik yang sengaja ditarik demi mengendalikan musuh paling berbahaya dalam setiap krisis ekonomi: kepanikan kolektif.
Dalam ilmu komunikasi politik, dikenal sebuah strategi yang disebut strategic ambiguity atau ambiguitas yang disengaja. Intinya sederhana, seorang pemimpin tidak punya kewajiban untuk memberikan kuliah umum setingkat doktoral kepada rakyatnya. Tugas utamanya adalah menjaga agar psikologi massa tetap tenang dan roda sosial tetap berputar.
Baca juga: Pengamat: Gaya komunikasi Prabowo berdampak baik ke stabilitas politik
Baca juga: Akademisi Undana: Gaya komunikasi Purbaya bangun kepercayaan publik
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
