Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan pentingnya swasembada pangan karena menjadi agenda strategis untuk menjaga stabilitas nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan, ketahanan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Bangsa ini memiliki sumber daya, lahan, petani, teknologi, dan kemampuan untuk mewujudkan swasembada pangan," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimistis dan bersatu mengawal agenda besar swasembada pangan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gejolak ekonomi global, hingga dinamika pangan dunia tidak boleh membuat bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
"Tantangan pasti ada, termasuk perubahan iklim dan El Nino, tetapi faktanya kita mampu menghadapinya dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah bersama petani di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, Indonesia harus terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri agar tidak bergantung pada negara lain.
Dia menekankan kemampuan memproduksi pangan sendiri menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.
Ia menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak terjebak berbagai narasi yang justru melemahkan semangat membangun kemandirian pangan nasional.
"Ketika bangsa ini sedang bergerak menuju swasembada, yang dibutuhkan adalah dukungan, pengawasan, dan kritik yang konstruktif, bukan pesimisme yang tidak berdasar,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Yohan menegaskan keberhasilan swasembada pangan hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
Oleh karena itu, katanya, narasi yang membangun semangat, persatuan, dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa perlu terus dikedepankan agar energi nasional tetap terfokus pada pencapaian tujuan bersama.
Narasi pesimisme, lanjutnya, juga kerap muncul akibat kesalahan dalam membaca kecenderungan iklim yang terjadi belakangan ini.
“Banyak yang memprediksi Indonesia akan mengalami Godzilla El Nino. Padahal menurut BMKG maupun BRIN, kemungkinan Indonesia mengalami Godzilla El Nino tergolong kecil. Jangan sampai muncul narasi-narasi yang bisa membuat masyarakat panik dan stabilitas negara terganggu,” katanya.
Ia mengatakan keberhasilan Indonesia mengurangi ketergantungan impor tentu tidak selalu disukai oleh semua pihak.
Menurutnya, semakin kuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan sendiri, semakin kuat pula posisi bangsa dalam menghadapi berbagai tekanan global sehingga meraih swasembada membentuk kemandirian bangsa.
"Ketika Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tentu ada pihak-pihak yang tidak nyaman karena selama ini memperoleh keuntungan dari ketergantungan impor," jelasnya.
Dia meminta semua pihak harus semakin solid dan tidak mudah diadu domba oleh berbagai isu yang dapat memecah belah bangsa.
Ia juga mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan sektor pangan dan memberantas mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Selain beras, Indonesia juga telah mencapai swasembada gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Jagung pakan bahkan telah berhenti impor sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mencukupi kebutuhan domestik.
Ia mengatakan tercapainya swasembada pangan bagi Indonesia tidak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani, meliputi deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah.
Di era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas untuk mempercepat dan mempermudah tata kelola pupuk subsidi, kemudian menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton serta menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.
Penguatan sektor pertanian juga didukung berbagai kebijakan lainnya seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian hingga penguatan pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan guna mencegah praktik penyelewengan dan mafia pangan.
Berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 mencapai 125,35 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Dukungan berbagai pihak mulai penyuluh pertanian lapangan (PPL), TNI-Polri, dan lintas pemangku kepentingan lainnya juga andil dalam mengawal swasembada pangan yang dicapai Indonesia.
Baca juga: Penguatan program mandiri benih untuk atasi kelangkaan benih
Baca juga: Menko Zulhas paparkan arah kebijakan pangan di Lemhannas
Baca juga: KemenPPPA dorong penguatan peran perempuan dalam ketahanan pangan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
