Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, serta pemutakhiran data sebagai prioritas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal ini disampaikan Azis menanggapi rencana pembukaan hingga 200 juta rekening baru untuk memperkuat penyaluran bansos melalui perbankan yang perlu dikaji secara matang agar sesuai dengan kebutuhan riil penerima manfaat.
Azis menyampaikan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia belum memiliki rekening pada 2026 sekitar 15,3 juta jiwa.
Menurut dia, terdapat selisih antara jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening atau unbanked tersebut dengan target pemerintah.
Azis menilai upaya mempercepat penyaluran bansos melalui sarana perbankan patut diapresiasi. Namun, skala program harus sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan.
Ia mengingatkan pembukaan rekening baru berpotensi menimbulkan rekening ganda atau duplikasi bagi masyarakat yang telah memiliki rekening perbankan, serta dapat menambah jumlah rekening pasif atau dormant.
"Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos," kata Azis.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat.
Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.
Menurut Airlangga, pemerintah akan menyiapkan dana kurang lebih Rp11 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat.
Ia mengatakan dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.
Baca juga: Usia 17 tahun dapat rekening bank otomatis, ini rencananya
Baca juga: Legislator DPR: Rekening massal perlu jamin keamanan privasi data
Baca juga: OJK: Pembukaan rekening massal strategis untuk keberlanjutan literasi
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
