Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan mendirikan posko kepengurusan rumah subsidi di kecamatan maupun kelurahan untuk memudahkan verifikasi data penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar tepat sasaran ke seluruh penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di Jakarta Selatan.
Dia mengapresiasi BP Tapera yang telah memberikan keringanan melalui FLPP ini, sehingga seluruh PJLP memiliki peluang untuk mendapatkan rumah melalui skema FLPP dan dukungan juga dari Bank Jakarta.
"Oleh sebab itu, kami akan mendirikan posko baik itu di 10 kecamatan maupun 65 kelurahan untuk memudahkan verifikasi data yang dibutuhkan agar penyaluran FLPP ini dapat langsung tepat sasaran ke seluruh PJLP di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI dan juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas program 3 Juta Rumah untuk para PJLP di Jakarta Selatan, yang mana langkah pertama adalah di kawasan Tanah Kusir ini ada sekitar 210 orang yang mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
"Oleh sebab itu, kami harapkan bahwa tidak berhenti di 210 orang, tetapi keseluruhan PJLP di lingkungan Pemerintah Jakarta Selatan itu mendapatkan fasilitas yang mana ada sekitar 5.000 orang lagi lainnya. Dan kami tentu akan mendukung penuh," katanya.
Syafrin menyakini dengan segala bentuk tantangan hunian yang ada Jakarta seperti harga yang semakin naik, maka fasilitas subsidi menjadi penting.
"Semoga upaya kita bersama ini bisa terealisasi tidak terlalu lama. Dengan Program Tiga Juta Rumah, maka targetnya 2029 seluruh PJLP sudah dapat memiliki rumah sendiri," katanya.
Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan instruksi dan siap untuk mendukung hal ini.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sektor perumahan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah yang berkualitas dan terjangkau.
Dirinya menegaskan program perumahan bukan sekadar membangun rumah, melainkan membangun harapan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: BP Tapera: Realisasi FLPP hingga 10 September capai 147.871 unit rumah
Baca juga: Menteri PKP berencana siapkan rumah subsidi di Jakarta dan kota besar
Baca juga: SMF beri dana pendampingan subsidi rumah kepada Bank DKI
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
