Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai bahwa kerja sama Polri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjadi langkah awal yang penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kita sambut baik kerja sama Polri dan Kementerian P2MI ini. Kami melihat kerja sama ini sangat penting,” ucapnya di Jakarta, Jumat.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengatakan bahwa sejatinya, persoalan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri sudah lama dikeluhkan.
Banyaknya pengiriman tenaga kerja yang tidak secara prosedural atau ilegal, kata dia, mengakibatkan para pekerja tidak terlindungi hak-haknya sebagai PMI.
“Mereka juga sudah mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak mendapatkan pelindungan hukum,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Polri dengan Kementerian P2MI yang akan membentuk desk khusus guna menangani permasalahan PMI unprocedural (ilegal) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia berharap desk tersebut mampu membasmi permasalahan pengiriman PMI secara ilegal yang di-backing oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Diharapkan tim Mabes Polri dan tim Kementerian P2MI bisa berkoordinasi dengan baik dan bekerja cepat agar kehadirannya dirasakan langsung masyarakat,” ucapnya.
Diketahui, pada Kamis (9/1) Polri dan Kementerian P2MI bersepakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya melindungi PMI dari ancaman kejahatan melalui berbagai langkah.
Salah satu langkah itu adalah melalui pembentukan desk khusus untuk menangani PMI yang berangkat secara unprocedural dan TPPO.
Terhadap rencana tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri mendukung penuh dan siap menindak oknum-oknum yang terlibat.
"Jadi, setelah ini kita akan melaksanakan rapat khusus untuk melakukan rencana dan langkah-langkah lebih lanjut dalam hal melakukan penegakan hukum," katanya.
Baca juga: Polri-Kementerian P2MI sepakat perkuat kerja sama lindungi PMI
Baca juga: Menteri PPMI ungkap 95 persen PMI jadi korban kerja nonprosedural
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
