Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendorong sinergi antara humas kementerian/lembaga pemerintah demi memastikan narasi keketuaan Indonesia di organisasi Developing Eight (D-8) tersampaikan secara baik bagi masyarakat maupun dunia.
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat dalam forum tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar di Jakarta, Kamis (12/2), organisasi D-8 amat penting bagi Indonesia mengingat posisinya di tengah dinamika global serta potensi ekonomi yang dikandungnya.
“Keketuaan Indonesia di D-8 menempatkan forum ini sebagai kekuatan ekonomi nyata Global South. D-8 bukan sekadar potensi, tetapi realitas kerja sama ekonomi yang semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan geoekonomi global,” kata Tri Tharyat, menurut keterangan tertulis Kemlu RI diterima di Jakarta, Jumat.
Dirjen Tri kemudian menyoroti kajian lembaga PwC bertajuk "The World in 2050" yang mengungkapkan bahwa seluruh negara anggota pendiri D-8 -- berarti tidak termasuk Azerbaijan -- diproyeksikan menjadi bagian dari 25 ekonomi terbesar sedunia pada tahun tersebut.
Hal tersebut, kata dia, menegaskan betapa besarnya prospek ekonomi jangka panjang dan peran strategis D-8 dalam arsitektur ekonomi global di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Fifi Aleyda Yahya menekankan orkestrasi narasi keketuaan D-8 Indonesia yang terintegrasi, berbasis data, dan berdampak nyata.
Ia menjabarkan bahwa strategi komunikasi oleh humas pemerintah hendaknya diarahkan agar D-8 tak hanya dipahami sebagai agenda elite, melainkan sebagai badan yang benar-benar memberi manfaat konkret bagi masyarakat biasa.
“Kepemimpinan global tidak cukup ditunjukkan lewat forum internasional. Ia harus dipahami oleh rakyatnya sendiri. Di sinilah peran humas pemerintah menjadi sangat krusial,” kata Fifi, menegaskan.
Dirjen di Komdigi itu pun mengharapkan supaya agenda Indonesia dalam organisasi D-8 yang masuk dalam agenda media dapat menjadi percakapan di kalangan publik.
Disampaikan Kemlu RI, agenda diskusi Bakohumas yang diikuti 100 lebih perwakilan humas kementerian/lembaga pemerintah tersebut bertujuan memastikan sinergi dalam menjaga konsistensi narasi, memperkuat amplifikasi komunikasi, dan memastikan keberlanjutan pesan keketuaan Indonesia di D-8.
Forum Bakohumas tersebut dinilai menjadi wadah strategis untuk menyamakan isu sentral, memperkuat pemahaman terkait D-8, dan meningkatkan narasi bersama dalam merespons dinamika media dan informasi publik, demikian Kemlu RI.
Keketuaan Indonesia di D-8 untuk periode 2026—2027 mengusung tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama," yang mendorong adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, inklusifitas, dan ketahanan.
Baca juga: Kemlu: Akan ada sesi khusus Palestina dalam KTT D-8, BoP tak dibahas
Baca juga: Iran dorong negara D8 dukung ekonomi Palestina, sanksi bagi penjajah
Baca juga: Teuku Rezasyah: D8 bisa berkontribusi bagi dunia
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
