Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Rini mengemukakan hal itu saat menerima audiensi Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.
"Kami mendukung penguatan kelembagaan BSSN dalam menjaga ruang siber di Indonesia," kata Rini dalam keterangan tertulisnya.
Penguatan kelembagaan ini, menurut Menteri PANRB, juga perlu menganalisis pada kebutuhan penguatan fungsi dari BSSN sesuai dengan perkembangan dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Penguatan kelembagaan BSSN, lanjut dia, dalam rangka mentransformasi BSSN dalam penyelenggaraan fungsi siber dan sandi.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tata kelola pemerintah, harus dapat menciptakan pemerintahan berbasis digitalisasi dan mengembangkan sistem smart government.
Menteri PANRB menjelaskan bahwa penguatan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai upaya penguatan ruang siber untuk mendukung transformasi digital pemerintah pada layanan pemerintah dan ranah publik.
"Dengan demikian, terdapat sinkronisasi kebijakan pemerintah digital dan regulasi keamanan siber untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan standar," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa BSSN juga terus mendukung pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai landasan dari program transformasi digital pemerintah.
BSSN memiliki peran dalam menyinkronkan kebijakan digital pemerintah serta mengawal revisi Perpres SPBE untuk memastikan keamanan dalam transformasi digital.
Baca juga: Kemkomdigi-BSSN perkuat koordinasi jaga keamanan siber Indonesia andal
Baca juga: Pratama Persadha tunggu arahan untuk pelantikan sebagai Waka BSSN
Selain itu, dia juga mendukung langkah BSSN untuk memperkuat SDM aparatur di instansi pemerintah dalam bidang siber dan sandi.
Lulusan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dapat ditempatkan di berbagai instansi pemerintah karena merupakan jabatan umum, yakni jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika.
Dikatakan pula bahwa lulusan Poltek SSN merupakan SDM unggul di bidang siber dan sandi yang siap untuk ditempatkan di berbagai instansi pemerintah.
"Mereka dapat menjadi penguatan manajemen talenta digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah," ujar Rini.
Kementerian PANRB, kata dia, dapat mendorong kepada instansi pemerintah untuk dapat mengusulkan penggunaan lulusan Poltek SSN untuk memperkuat dalam bidang siber dan sandi.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengemukakan bahwa penguatan kelembagaan BSSN sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini terkait dengan pengamanan ruang siber.
"Presiden memberikan arahan kepada BSSN bahwa siber bukan hanya defense, melainkan juga offense dan harus ada regulasi terkait hal tersebut. Pemerintah perlu bertindak lebih aktif agar tidak ada celah serangan siber," tambah Nugroho.
Terkait dengan lulusan Poltek SSN yang dapat disebar ke berbagai instansi pemerintah, Nugroho mengatakan bahwa BSSN siap menyediakan SDM-nya.
"Kami siap mendukung sebanyak-banyaknya instansi pemerintah untuk memiliki SDM dengan kapabilitas persandian dan siber," pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
