Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) sebagai tim ad hoc untuk mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Pembentukan TP2SR ini sebagai tindak lanjut atas mandat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf untuk mengawal pembangunan Sekolah Rakyat permanen di lokasi-lokasi rintisan, sebab terdapat 61 tempat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kuota 100 tempat pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akibat kendala administratif lahan.
"Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi," ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ia menyebut puluhan lokasi Sekolah Rakyat rintisan tersebut menjadi prioritas mendesak karena telah beroperasi menggunakan fasilitas sementara yang kapasitasnya hanya diproyeksikan bertahan maksimal satu tahun.
Menurut dia, jika gedung permanen tidak dieksekusi tahun ini, puluhan sekolah rintisan tersebut terancam ditutup akibat tidak mampu lagi menampung siswa baru.
Baca juga: Wamensos cek progres pembangunan SR Probolinggo hingga Polewali Mandar
Sebagai upaya tindak lanjut, TP2SR Kemensos akan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan ini akan mempertemukan 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 SR rintisan tersebut. Pertemuan ini juga dalam rangka membangun sinergi lintas kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kemendagri, hingga Perhutani.
"Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi," ujarnya.
Agus Jabo menegaskan bahwa pembentukan tim tersebut untuk melakukan pendampingan, pengendalian, dan pemantauan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.
"Hari Senin (10/8) kita akan Zoom (meeting) dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja," ucapnya.
Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara ditunjuk sebagai ketua TP2SR. Tim ini akan bekerja menyiapkan data, mengoordinasikan penyelesaian persoalan di daerah, serta melakukan pendampingan hingga proses pembangunan dimulai.
Baca juga: Pemprov beri 20 hektare, minta Mensos tambah Sekolah Rakyat di Sulsel
Baca juga: Ratusan siswa Sekolah Rakyat Makassar sambut Mensos dengan "paper mob"
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
