Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Minggu (12/1), mulai dari kondisi Kota Ambon kembali kondusif usai peristiwa bentrok antarwarga hingga 211 PMI bermasalah dipulangkan dari Arab Saudi ke tanah air.
Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.
Polda Maluku: Kondisi Ambon kembali kondusif usai bentrok antarwarga
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyatakan kondisi Kota Ambon kini telah kembali kondusif setelah terjadinya peristiwa bentrok antarkelompok warga di Kawasan Tugu Trikora Ambon yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP).
"Kondisi sekarang sudah terkendali, kendaraan sudah bisa lewat dan masyarakat juga kini beraktivitas seperti biasa," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Areis Aminnulla, di Ambon, Minggu siang.
Selengkapnya baca di sini.
KPK sita properti Rp8,1 miliar terkait korupsi dana hibah Jawa Timur
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat properti dengan nilai Rp8,1 miliar terkait penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
"Pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan satu unit apartemen yang berlokasi di Malang, yang secara keseluruhan bernilai Rp8.1 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
211 PMI bermasalah dipulangkan dari Arab Saudi
Sebanyak 211 pekerja migran Indonesia (PMI) yang melanggar dokumen keimigrasian di negara Arab Saudi dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu dini hari.
Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla di Tangerang mengatakan bahwa kepulangan 211 PMI ini dilakukan penjemputan oleh pemerintah sebagai bentuk dari kehadiran negara kepada seluruh warganya.
Selengkapnya baca di sini.
1.057 Personel TNI dan Polri di Satgas Amole amankan kawasan Freeport
Sebanyak 1.057 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Amole saat ini dikerahkan untuk mengamankan wilayah operasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Dari 1.057 personel, tercatat 286 orang di antaranya adalah anggota TNI, dan seluruhnya akan bertugas selama enam bulan.
Selengkapnya baca di sini.
Hasto pelajari hak-hak tersangka jelang diperiksa KPK
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku telah mempelajari hak-hak sebagai tersangka menjelang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin (13/1).
"Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja, itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
