Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengungkapkan tantangan ekonomi global dan domestik yang terjadi saat ini membutuhkan respons cepat dan strategis dari pemerintah.
“Kondisi ini membutuhkan kebijakan yang lebih berani, terukur, dan pro-pengusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan pertumbuhan yang inklusif. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, tekanan terhadap dunia usaha akan semakin besar dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira di Jakarta, Kamis.
Ia menyoroti peningkatan tekanan ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap dunia usaha di Indonesia.
Sejumlah faktor kritis menjadi perhatian, mulai dari kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt, pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, hingga pengetatan anggaran dan realokasi budget pada beberapa program prioritas.
Tantangan global terbaru yakni pengumuman kebijakan US Reciprocal Tariffs Plan oleh Donald Trump menambah beban bagi industri dalam negeri. Dengan tarif 32 persen pada produk Indonesia, ekspor ke AS akan semakin terhambat, mengancam daya saing sektor manufaktur dan industri berbasis ekspor seperti tekstil, elektronik, dan otomotif.
Terkait dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), HIPMI mendorong agar Danantara dapat fokus pada investasi yang mampu menggairahkan kepercayaan investor asing, pembiayaan dari bank-bank BUMN harus tetap mengedepankan mekanisme dan aturan yang prudent.
Adapun HIPMI merekomendasikan sejumlah kebijakan yang perlu segera diambil untuk menghadapi situasi ini.
Untuk rekomendasi jangka pendek (0-6 bulan) yakni stabilitas dan kepercayaan pasar, seperti intervensi Bank Indonesia untuk stabilitas rupiah, stimulus fiskal bagi sektor terdampak hingga penguatan sektor UMKM agar lebih mandiri dan tahan terhadap guncangan global.
Adapun terkait rekomendasi untuk jangka menengah (6-18 bulan) yakni berkaitan dengan daya saing ekonomi seperti diversifikasi pasar ekspor, mempercepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan pada AS berkurang sampai dengan penguatan investasi domestik.
Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang (lebih dari 18 bulan) yakni transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan ekspor mentah, serta fokus pada pengembangan industri bernilai tambah seperti petrokimia, elektronik, dan kendaraan listrik.
Kemudian, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar lebih mandiri, penguatan regulasi di sektor keuangan hingga peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam berinvestasi.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025
