Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali Ida Bagus Setiawan meminta masyarakat untuk membuktikan jika ada mafia pengawas pada kasus PHK terhadap enam karyawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
“Kalau masyarakat bilang berpihak, ya pihak yang menuding harus ada bukti dulu, tetapi bagi kami dalam melaksanakan tugas pasti ada surat perintah kemudian ada berita acara siapa yang memeriksa dan siapa yang diperiksa, begitu substansinya,” kata dia di Denpasar, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu saat Disnaker Bali didatangi ratusan massa aksi pada Jumat siang yang menuntut keadilan bagi enam karyawan Angkasa Pura Supports yang bekerja di Bandara I Gusti Ngurah Rai karena di PHK atas dasar melakukan mogok kerja yang tidak sah.
Baca juga: Bandara Bali cetak sejarah layani pesawat jumbo Airbus A380 Emirates
Proses PHK dilakukan setelah sebelumnya mereka dikenai skors, sedangkan aksi mogok kerja untuk menuntut keadilan ke pihak Angkasa Pura Supports dilakukan oleh 500 karyawan.
“Kami selalu mengarahkan ke prosedural, jadi kalau ada tudingan perlu ada pembuktian, saya sangat berterima kasih kalau ada menemukan pejabat kami yang seperti itu (mafia pengawas) tapi sejauh ini kami jaga (integritas),” ujar Setiawan.
Ia menjelaskan konflik karyawan bandara telah dimulai sejak tahun lalu, dimana ratusan karyawan yang berada di bawah naungan Angkasa Pura Supports menuntut hak-hak mereka.
Saat itu Disnaker Badung berusaha menjembatani, namun belum memuaskan beberapa pihak, hingga akhirnya di penghujung 2024 enam orang karyawan justru ditangguhkan.
Baca juga: Menko AHY ingin kapasitas Bandara Ngurah Rai naik dengan ada JPO
Setiawan mengatakan pengawas ketenagakerjaan sudah turun dan memanggil seluruh pihak terkait dan keluarlah nota periksa bagi Angkasa Pura Supports, sehingga nota ini bukti bahwa Disnaker tidak berpihak meskipun hingga kini belum ada kelanjutannya.
Pada awal Januari 2025, justru keluar hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan sebelumnya tidak sah sehingga enam orang ini di PHK.
“Kalau bahasa tidak memihak kami pemerintah berusaha obyektif dengan prosedur regulasi yang ada, efeknya di bandara kan obyek vital nasional dan status Bali etalase internasional, ada proses waktu memanggil pun perlu waktu tetapi secara prinsip tim pengawas melakukan analisa,” kata dia.
Meski meyakini tak ada mafia pengawas di tubuh Disnaker Bali, ia memastikan akan memberi teguran dan sanksi apabila oknum ditemukan.
Sejauh ini, ia juga merasa telah rutin melakukan koordinasi dengan para pengawas ketenagakerjaan dan melihat kinerja mereka telah sesuai.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
