Bukittinggi (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang akan efektif 1 Desember 2025 tetap memprioritaskan kredit untuk sektor-sektor dengan kontribusi tinggi terhadap perekonomian nasional serta tidak memiliki rasio kredit bermasalah (NPL) yang tinggi.
Sektor yang dimaksud antara lain sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; sektor konstruksi, real estate, dan perumahan; serta sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, inklusi dan berkelanjutan.
“Kami melihat sektor-sektor ini berkontribusi tinggi terhadap perekonomian, istilahnya multiplier effect-nya lebih besar. Jadi kalau tumbuhnya (kredit ke sektor tersebut) lebih tinggi, akan memberikan dampak rambatan atau dampak multiplier lebih tinggi,” kata Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson dalam media gathering di Bukittinggi, Jumat.
Di samping memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian, Irman menyampaikan bahwa sektor-sektor tersebut juga sejalan dengan prioritas Pemerintah dalam Asta Cita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Bank Mandiri sambut positif kebijakan insentif KLM baru dari BI
Kebijakan KLM merupakan insentif yang ditetapkan bank sentral Indonesia melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Adapun insentif KLM kali ini diperkuat dengan berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking), berbeda dengan KLM sebelumnya yang bersifat backward looking di mana insentif pengurangan GWM diberikan kepada perbankan setelah berhasil merealisasikan penyaluran kredit ke sektor tertentu.
Total besaran untuk insentif yang didasarkan pada komitmen penyaluran kredit (lending channel) ini yakni paling tinggi sebesar 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK).
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
