Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Teni Widuriyanti menyatakan peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas nasional.
“Kematian ibu dan anak bukan hanya indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga indikator pembangunan suatu negara yang harus dijaga dengan baik. Peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas nasional di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujarnya dalam agenda peluncuran Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026–2030, dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Dia menerangkan bahwa muara dari investasi pada kesehatan ibu dan anak adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari peningkatan indeks modal manusia (human capital index), yaitu besarnya potensi kontribusi SDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, angka kematian ibu (AKI) menurun dari 189 (menurut data Survei Penduduk 2020) menjadi 144 (berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus 2025).
Baca juga: Kenali ciri demam yang terjadi akibat mastitis pada ibu menyusui
Kendati demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa disparitas capaian dan kapasitas sistem kesehatan antar wilayah, yang tercermin dari belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta masih ada beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.
Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas tiap wilayah.
Pada 2029, Indonesia harus mencapai target penurunan AKI menjadi 77 per 100 ribu kelahiran hidup dan penurunan angka kematian bayi (AKB) menjadi 9,96 per 1.000 kelahiran hidup.
Dalam konteks tersebut, kerangka kerja ini disusun untuk menerjemahkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta target SDGs 2030 ke dalam strategi dan intervensi yang lebih operasional di tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga: Faktor-faktor yang bisa sebabkan mastitis berulang pada ibu menyusui
Dokumen ini memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator, dan kerangka aksi yang diperlukan untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan anak secara nasional.
Lebih lanjut, dokumen kerangka kerja ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan didukung Kementerian Kesehatan serta kementerian lain. Selanjutnya, akan dilakukan diseminasi regional dan pilot project di 10 provinsi di Indonesia, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Salah satu upaya tindak lanjut pelaksanaan kerangka kerja ini adalah melakukan uji coba pelaksanaan Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua of Indonesia, kolaborasi pemerintah Indonesia, KOICA (Korea International Cooperation Agency), dan UNICEF (United Nations Children's Fund) untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di wilayah tersebut.
Kepala Daerah di wilayah Papua menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026-2030 melalui Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua of Indonesia.
Baca juga: Pemkab Natuna sediakan rumah tunggu kelahiran bagi ibu hamil
Pelaksanaan uji coba di lokasi terpilih diharapkan dapat menghasilkan praktik baik, pembelajaran, serta rekomendasi penguatan kebijakan dan program yang dapat direplikasi dan diperluas secara berkelanjutan. Dengan begitu, penerapan kerangka kerja ini dapat mendorong perbaikan tata kelola dan meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah Indonesia.
Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia atas kepemimpinan yang kuat dan komitmen dalam meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak.
Pihaknya berkomitmen untuk mendukung implementasi kerangka kerja tersebut guna menyelamatkan lebih banyak nyawa serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh sehat, dan berkembang secara optimal.
“Tidak boleh ada seorang ibu pun yang kehilangan nyawanya saat melahirkan, dan tidak boleh ada seorang anak pun yang meninggal akibat penyebab yang sebenarnya dapat dicegah. Kerangka Nasional ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menjangkau setiap ibu dan setiap anak dengan layanan kesehatan yang berkualitas, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan,” ucap dia.
Baca juga: Dokter bagikan kiat “traveling” untuk ibu hamil
Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNPF) di Indonesia Hassan Mohtashami menambahkan bahwa peluncuran kerangka kerja penurunan kematian ibu dan anak merupakan langkah krusial untuk mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah di Indonesia.
“Dengan memperkuat komitmen kita terhadap keluarga berencana yang berkualitas, asuhan kebidanan yang kompeten dan percaya diri, serta layanan obstetri gawat darurat yang efektif, kita dapat memastikan bahwa setiap kehamilan direncanakan dan setiap persalinan aman,” kata Hassan.
Baca juga: Prihatin ibu melahirkan di jalan, Prabowo genjot kesehatan daerah
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
