Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) mencatat tingkat validasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev) melalui pelaporan aplikasi akuHUNI mencapai 92,58 persen. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), capaian tersebut mencakup pelaporan keterhunian terhadap 3.381 penerima manfaat dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Consumer Banking Bank BSN Mochamad Yut Penta mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen perseroan dalam mendukung Program KPR Subsidi Pemerintah, tidak hanya melalui penyaluran pembiayaan, tetapi juga memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh penerima manfaat.
"Keberhasilan KPR Subsidi bukan berhenti pada saat akad pembiayaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan rumah tersebut benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, indikator keterhunian menjadi sangat penting untuk memastikan subsidi pemerintah memberikan manfaat secara tepat sasaran," ujar Yut Penta di Jakarta, Jumat (7/8).
Menurutnya, pengawasan pasca penyaluran menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan sekaligus meminimalkan risiko rumah subsidi yang tidak dihuni, disewakan, maupun dialihkan kepemilikannya secara tidak sesuai ketentuan.
Bank BSN menilai aplikasi akuHUNI memiliki peran strategis dalam mendukung monitoring Program KPR Subsidi. Melalui sistem tersebut, pemerintah dan lembaga penyalur dapat memantau apakah rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan sebagai hunian utama oleh MBR.
"Kami ingin tumbuh dengan kualitas. Semakin besar penyaluran KPR Subsidi Bank BSN, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan rumah yang dibiayai benar-benar dihuni oleh penerima manfaat. Bukan sekadar akad, tetapi sampai rumah benar-benar menjadi hunian," kata Yut Penta.
Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, Bank BSN akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis data serta memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan asosiasi pengembang.
Menurut Bank BSN, pengawasan keterhunian diperlukan untuk mencegah penyimpangan pemanfaatan rumah subsidi, seperti rumah yang tidak ditempati, dialihkan penggunaannya, atau dimanfaatkan tidak sesuai tujuan program. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kawasan hunian yang produktif sekaligus memastikan subsidi perumahan tepat sasaran.
Ke depan, Bank BSN menyatakan akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyaluran KPR Subsidi yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
