Sorong (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mendorong Papua Barat Daya menjadi percontohan percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Paul Finsen Mayor mengatakan pihaknya akan mengawal program pembangunan melalui pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait, mengingat kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Kami akan mengatur jalur langsung kepada Presiden dan kementerian/lembaga karena Komite Eksekutif Papua diberikan kewenangan untuk mempercepat program-program pembangunan," katanya usai pertemuan DPD RI Komite I dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta para bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu.
Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis percepatan pembangunan yang akan didorong di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di Papua Barat Daya.
Baca juga: Kementerian PU: Pembangunan pusat pemerintahan PBD tuntas 100 persen
Menurut Paul, Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan percepatan pembangunan di Tanah Papua karena didukung letak geografis yang strategis serta akses jalur laut, darat, dan udara.
"Harapan kami ada bukti nyata, ada kerja nyata, ada kerja sama dan sama-sama bekerja. Itu yang penting untuk membangun Papua Barat Daya," ujarnya.
Ia menjelaskan berbagai usulan program dari pemerintah daerah akan dibahas bersama kementerian dan lembaga, Menteri Sekretaris Negara, hingga Presiden agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memperoleh dukungan khusus.
Baca juga: Wagub PBD dukung program pembangunan 21 ribu rumah warga Papua
Paul mengatakan pemerintah pusat saat ini berfokus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, baik di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, maupun sektor lainnya.
Ia juga menyoroti kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, salah satunya keterbatasan ruang akibat status kawasan konservasi dan hutan lindung.
"Di Papua banyak wilayah yang masuk kawasan konservasi, laut dikonservasi, hutan lindung juga ada. Sementara masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja dan mengembangkan ekonomi," katanya.
Karena itu, ia bersama Komite Eksekutif Papua akan terus mendorong percepatan pembangunan agar masyarakat Papua Barat Daya dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
"Papua Barat Daya terlalu bagus untuk tidak dikembangkan. Kami ingin daerah ini menjadi kota termaju di Tanah Papua dan salah satu wilayah unggulan di Indonesia Timur," ujar Paul.
Baca juga: Kementerian PKP bangun 44 unit rusun bagi ASN Papua Barat Daya
Baca juga: Papua Barat Daya dorong pembangunan Sekolah Rakyat di enam wilayah
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
