Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Enik Ermawati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha khususnya sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dalam penanganan sampah guna menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Penegasan tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang berlangsung di Hotel The Meru Sanur, Selasa.
Ni Luh Enik Ermawati mengatakan Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sampah, khususnya di sektor horeka yang menjadi salah satu penopang utama industri pariwisata Bali.
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan, termasuk peninjauan lapangan dan pendampingan kepada pelaku industri pariwisata agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai arahan pemerintah.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, dalam satu tahun terakhir terdapat empat tempat pembuangan sampah di destinasi wisata yang sedang dalam proses penutupan sistem pengelolaan lamanya, yakni TPA Suwung di Bali, TPA Piyungan di Yogyakarta, TPPAS Regional Sarimukti di Jawa Barat, dan TPSA Cipeucang di Tangerang Selatan, Banten.
Wamenpar menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam mencari solusi bersama terhadap persoalan sampah yang dihadapi Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.
“Masalah sampah adalah persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Melalui pertemuan ini diharapkan seluruh kendala komunikasi dapat teratasi sehingga semua pihak dapat bergerak bersama mewujudkan Bali yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Mohamad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pihak untuk fokus mencari solusi konkret dalam pengelolaan sampah.
Dalam kunjungannya ke Bali, ia telah meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST, TPS3R, dan TPA Suwung.
Dari hasil peninjauan tersebut, Jumhur mengapresiasi upaya pemilahan sampah yang telah dilakukan masyarakat Bali. Ia optimistis persoalan sampah dapat diatasi secara bertahap apabila gerakan pemilahan sampah terus diperkuat.
Ia juga menegaskan penyelesaian persoalan sampah penting untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Selain itu, proses transisi pengelolaan sampah harus tetap memperhatikan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut agar tetap memperoleh manfaat ekonomi.
Menteri Jumhur turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Denpasar yang telah mengaktifkan 23 unit TPS3R sebagai bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti kompos, media tanam, dan bahan bakar alternatif.
Usai rapat koordinasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa, menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber serta mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
Ia menjelaskan yang dihentikan adalah sistem open dumping, bukan operasional TPA secara keseluruhan.
Pemkot Denpasar juga akan terus melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan bersama sektor pariwisata guna memastikan komitmen pengelolaan sampah berjalan konsisten demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Baca juga: Keberhasilan program swasembada bertumpu pada kelestarian lingkungan
Baca juga: KLH percepat pembangunan pengolahan sampah jadi energi di Bandung Raya
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
