Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedepankan sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.
“Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antarelemen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca juga: Mahyeldi kejar pembangunan flyover Sitinjau Lauik di 100 hari kerja
Menurutnya, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan dalam berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga daya saing daerah.
“Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Berdasarkan data yang dimilikinya, Sumbar memiliki persentase penduduk miskin yang berada di bawah rata-rata nasional, menandakan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di wilayah tersebut.
“Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkap Bima.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumbar adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).
Baca juga: Anggota DPR RI paparkan rencana pembangunan infrastruktur di Sumbar
Mahyeldi menambahkan terdapat delapan prioritas pembangunan Sumbar. Pertama, pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.
Kedua, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau. Ketiga, nagari dan desa sebagai basis kemajuan.
Keempat, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Kelima, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap terhadap bencana.
Keenam, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga berkualitas.
“Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” ujar Mahyeldi.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
