Jakarta (ANTARA) - Wali Kota terpilih Bandung Muhammad Farhan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Senin, untuk meminta pendampingan pencegahan korupsi kepada komisi antirasuah.
"Saya bersama pak wakil didampingi oleh beberapa anggota DPRD Kota Bandung akan melakukan konsultasi dan juga menjajaki MoU Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tipikor di Pemerintahan Kota Bandung," kata Farhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Farhan mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari programnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Bandung.
Baca juga: KPK-Pemerintah perkuat pengawasan antikorupsi perizinan daerah
Dia juga mengatakan beberapa kasus korupsi yang terjadi Kota Bandung dalam beberapa waktu terakhir mendorongnya untuk berkoordinasi lebih erat dengan KPK untuk mencegah terjadinya kasus serupa.
"Sejak bulan April 2023, Kota Bandung terus menerus dilanda kasus korupsi. Tentu saja hal ini juga harus betul-betul kami jadikan sebagai dasar untuk menuju ke arah perbaikan," ujarnya.
Lebih lanjut Farhan mengatakan sejumlah kasus korupsi tersebut membuat status laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Yang bikin saya khawatir juga sekarang ini tindak pidana korupsi sudah menyebar sampai ke pengelola pihak swasta, contohnya Kebun Binatang Bandung sekarang ini sudah masuk dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi kepada pihak swasta," kata Farhan.
Baca juga: Komisi II DPR: Retret kepala daerah terpilih cegah terjadinya korupsi
Oleh karena itu dia menekankan pentingnya kehadiran KPK untuk memberikan supervisi dalam rangka pencegahan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
"Jadi artinya koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk semua orang yang ada di Kota Bandung," tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
