Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan bahwa kampus berperan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah," kata Eddy saat menjadi pembicara seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kampus dengan segala sumber daya dan riset ilmiahnya dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan berbasis data dengan tujuan kebijakan yang dihasilkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara tepat.
Ia mencontohkan, kebijakan berbasis data yang akurat diperlukan dalam mengatur subsidi gas minyak bumi cair (LPG) 3 kilogram. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat kurang mampu itu masih diakses oleh kalangan mampu.
"Mulai dari kafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3 kilogram. Ini salah sasaran karena LPG 3 kilogram seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu," ujar Eddy.
Oleh karena itu, Eddy mendukung upaya pemerintah untuk terus membenahi subsidi LPG 3 kilogram. Dia juga mendorong agar kampus terlibat dalam upaya tersebut.
"MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi ini tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah," ucap dia menegaskan.
Di sisi lain, Eddy mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan. Menurut dia, inovasi di bidang energi yang dihasilkan kampus perlu diperluas skalanya menjadi level kebijakan.
"Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum mandiri. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita," ujarnya.
Eddy menyampaikan pernyataan tersebut dalam seminar nasional dengan tema "Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim" di UGM, Yogyakarta, Senin (17/2). Seminar dihadiri oleh civitas academica UGM, termasuk guru besar, dosen, hingga mahasiswa.
Baca juga: BSKDN Kemendagri komitmen perkuat rekomendasi kebijakan berbasis data
Baca juga: BSKDN adaptasi perkembangan teknologi guna perkuat kebijakan data
Baca juga: Kemenkes-IHME kerja sama tingkatkan kualitas kebijakan berbasis data
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
