Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh berkomitmen menyederhanakan proses administrasi perizinan dan penanaman modal di Bumi Iskandar Muda itu namun tetap harus berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
"Jika ada kendala di lapangan, laporkan kepada kami. Jika ada sesuatu yang mempersulit administrasi (perizinan), laporkan kepada kami," kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Banda Aceh, Selasa.
Pemerintah Aceh, kata Fadhlullah yang akrab dikenal sebagai Dek Fadh berkomitmen menyederhanakan administrasi perizinan dan investasi di Tanah Rencong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah seusai menggelar pertemuan dengan pejabat BUMD dan BUMN di Aceh, serta berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membahas penguatan sinergi antara swasta dan pemerintah.
Pertemuan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh itu membahas beberapa hal penting, di antaranya bidang energi, pertambangan, perdagangan, dan transportasi.
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menyederhanakan perizinan dan administrasi penanaman modal, ia meminta para pelaku usaha untuk segera melapor jika menemui kendala birokrasi yang menghambat kegiatannya.
Semua ini, imbuhnya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Aceh untuk menyederhanakan proses administrasi berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk Aceh.
Selain itu, Dek Fadh juga mengimbau kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi di Aceh untuk membuka kantor cabang di provinsi ini.
Baca juga: Ekonom: Tren investasi emas bisa hambat pertumbuhan ekonomi Aceh
Pemerintah Aceh juga berharap investor dapat memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
Ia menambahkan bahwa dalam upaya meningkatkan kondisi perekonomian Aceh, Aceh memerlukan pembangunan infrastruktur vital, terutama di sektor logistik.
Salah satu contoh, terkait pengangkutan minyak kelapa sawit mentah (CPO), selama ini masih diangkut melalui jalur darat sehingga menimbulkan kemacetan, menghambat mobilitas masyarakat dan pelaku usaha lainnya.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Aceh membutuhkan tambahan dua pelabuhan angkutan barang, masing-masing di wilayah selatan-barat dan timur Aceh.
Usulan tersebut, lanjut Dek Fadh, disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dan rencana tersebut mendapat sambutan yang cukup baik, dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.
"Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh. Mari kita berjalan beriringan, bersinergi satu sama lain dalam membangun daerah ini," kata Dek Fadh.
Baca juga: Gubernur: Konsorsium Arab berminat pada beberapa sektor investasi di Aceh
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025
