Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru Wardhana menilai upaya menekan prevalensi perokok anak seharusnya dilakukan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi, bukan dengan menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan produk tembakau yang dinilai berpotensi melemahkan industri hasil tembakau (IHT).
“Jika tujuan utamanya adalah menekan prevalensi perokok anak, ayo sama-sama dititngkatkan edukasi dan sosialisasinya. Bukan dengan rancangan penyeragaman kemasan yang akan berdampak pada petani dan industri,” kata Heru dalam keterangan resminya, Rabu.
Menurut dia, perlindungan terhadap anak dari paparan rokok merupakan tujuan yang perlu didukung bersama. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan yang ditempuh tidak memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pelaku usaha dan petani di sektor hulu.
Dia pun menilai aturan penyeragaman kemasan rokok dapat berdampak pada keberlangsungan cengkeh sebagai komoditas andalan 1,5 juta petani di seluruh tanah air.
“Indonesia menjadi negara pengekspor cengkeh terbesar menduduki peringkat kedua setelah Madagaskar. Indonesia memiliki potensi tinggi produksi cengkeh. Jadi, jangan sampai ada regulasi yang justru berseberangan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan produk pertanian kita," ungkap Heru.
Di sisi lain, pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Ayub Torry Satriyo Kusumo mengingatkan dalam aturan itu, negara harus dapat hadir melindungi keberlangsungan ekonomi dan penghidupan jutaan masyarakat di dalamnya.
“Negara harus mampu hadir, mempertimbangkan aspek non-hukum, dengan melihat secara seksama aspek sosial dan ekonominya. Pemerintah harus benar-benar hadir, harus bijaksana dalam membuat regulasi," tutur Ayub.
Baca juga: GAPPRI nilai RPMK dapat ancam nasib 6 juta pekerja tembakau
Baca juga: Formasi nilai RPMK bertentangan dengan upaya berantas rokok ilegal
Baca juga: KPTNI khawatir RPMK berdampak pada penggiat tembakau
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
