RI perkuat upaya kontrol konsumsi GGL yang berlebih cegah fatalitas

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengadakan diskusi lintas sektor sebagai upaya merumuskan strategi pangan, memperkuat inisiatif gizi, serta formulasi kebijakan untuk mencegah konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebihan guna mencegah kesakitan dan kematian akibat penyakit kardiovaskuler.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah di Jakarta, Rabu, mengatakan kebijakan pengendalian konsumsi garam dan lemak trans bukan hanya langkah kesehatan masyarakat, pengendalian faktor risiko, tetapi juga strategi terbukti efektif menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional.

Baca juga: Menkes: Edukasi upaya paling efektif kontrol konsumsi gula

"Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hampir 75 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), yang sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan sehat. Penyakit kardiovaskular (PKV), seperti serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, merenggut hampir 800 ribu nyawa setiap tahunnya," katanya.

Asnawi menyebutkan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi semakin menjadi ancaman utama bagi masyarakat Indonesia, dan konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama kedua penyakit ini.

Sebagai upaya menangani krisis ini, katanya, para pemangku kebijakan dan pakar kesehatan terkemuka dari Kementerian Kesehatan, berbagai lembaga pemerintah terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), organisasi masyarakat sipil, serta mitra lainnya berkumpul untuk membahas strategi pangan dan memperkuat inisiatif gizi, seperti penghapusan lemak trans dan pengurangan garam terbukti efektif menekan PKV di beberapa negara.

Diskusi juga menyoroti penelitian terbaru manfaat positif kebijakan penghapusan lemak trans terhadap kesehatan dan ekonomi Indonesia.

"Kita melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans dapat secara signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV serta berdampak positif mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional," katanya.

Dia mengutip hasil analisis efektivitas pembiayaan oleh Dr Marklund dari Johns Hopkins University dan The George Institute dengan dukungan dari Resolve to Save Lives (RTSL), yang menunjukkan bahwa penghapusan lemak trans dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama dan menyelamatkan lebih dari 115 ribu nyawa, jika kebijakan ini dapat diterapkan pada tahun 2025.

Menurutnya, dengan kebijakan yang tepat, masyarakat terbantu dalam memilih dan menjalani hidup lebih sehat, serta berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang mencapai 7,8 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir ini.

Baca juga: PERSAGI: Edukasi tentang obesitas perlu sejalan dengan kontrol GGL

Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Muhammad Subuh menambahkan peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini.

"Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik," katanya,

Menurutnya, diskusi ini menandai langkah besar dalam transformasi kebijakan pangan nasional. Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah serta mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.