Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan proyek supergrid energi baru terbarukan memerlukan studi kelayakan sebagai langkah awal mewujudkan pusat pengembangan setrum bersih yang menghubungkan Kepulauan Sunda Kecil.
Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan kajian studi kelayakan disiapkan usai rencana besar NTB membangun jaringan transmisi area luas terkendala nilai keekonomian.
"Hasil konsultasi kami dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM bahwa untuk menjadi sebuah supergrid tidak mudah, salah satunya harus ada jaringan bawah laut," ujar dia di Mataram, Minggu.
Samsudin menjelaskan pembangunan jaringan transmisi area luas membutuhkan infrastruktur besar terutama jaringan kabel listrik bawah laut di Selat Lombok yang menghubungkan NTB dengan Bali.
Pemerintah pusat menilai jaringan kabel listrik bawah laut yang menyuplai energi bersih tersebut baru bisa layak bangun sekitar tahun 2031 sampai 2033.
"Kementerian ESDM melihat perkembangan penduduk dan sebagainya, sehingga kelayakan sekitar tahun 2031-2033 untuk menyambungkan jaringan kabel laut di Selat Lombok," kata Samsudin.
Ia menuturkan studi kelayakan sangat diperlukan untuk menguji apakah pembangunan jaringan interkoneksi listrik bawah laut bisa direalisasikan lebih cepat dari proyeksi pemerintah pusat.
Kajian itu juga menghitung secara detail potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat sebagai syarat utama menjadi supergrid energi bersih di kawasan tengah Indonesia.
"NTB punya tujuh sumber energi baru terbarukan. Berapa kemampuan NTB dan bagaimana jika dibandingkan dengan NTT NTB sebagai supergrid harus mampu mengidentifikasi potensi itu," papar Samsudin.
Potensi energi bersih yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat bersumber dari air, matahari, angin, arus laut, sampah, biomassa, hingga panas bumi.
Dinas ESDM NTB mencatat kontribusi energi baru terbarukan saat ini mencapai 25 persen. Angka itu terbilang tinggi ketimbang bauran energi bersih skala nasional yang hanya berjumlah 15,75 persen dengan kapasitas terpasang energi bersih sebesar 15.630 megawatt.
Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan di NTB meliputi tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid sebanyak 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt, dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 18,5 megawatt.
Pemerintah NTB aktif menawarkan peluang investasi setrum bersih kepada sejumlah kedutaan besar, sektor privat, hingga organisasi nirlaba guna mencari sumber pendanaan bagi pengembangan proyek jaringan transmisi area luas tersebut.
"Dukungan anggaran kami terbatas. Gubernur telah meminta dukungan melalui mitra strategis, seperti kedutaan besar," pungkas Samsudin.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, gagasan NTB sebagai supergrid energi baru terbarukan telah dideklarasikan dalam forum kerja sama Bali-NTB-NTT (KRBN). Proyek itu sebagai langkah strategis untuk membantu Indonesia mewujudkan target emisi nol bersih.
Saat ini Bali masih masuk ke dalam jaringan transmisi area luas Pulau Jawa, sehingga ke depan listrik Bali dipasok dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: PLN optimistis capai nol emisi 2060 lewat program supergrid hijau
Baca juga: KESDM soroti peluang ekspor listrik ke ASEAN melalui 'Supergrid'
Baca juga: Di AIPF, PLN paparkan Green Enabling Supergrid hingga PLTS Terapung Cirata
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
