MPR: Percepatan transisi energi perlu gandeng swasta

1 week ago 5

Kapasitas swasta untuk melakukan riset mendalam, produksi, hingga distribusi menjadi pertimbangan utama

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengatakan percepatan transisi energi di Indonesia perlu melibatkan sektor swasta terutama dalam riset, produksi dan distribusi energi baru terbarukan (EBT).

"Transisi energi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga swasta. Kapasitas swasta untuk melakukan riset mendalam, produksi, hingga distribusi menjadi pertimbangan utama," kata Eddy dalam Seminar Energi bertajuk "Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim" di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.

Menurut Eddy, meskipun Indonesia telah berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060, tantangan terbesar adalah masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara yang saat ini masih menyumbang 61 persen dari pembangkit listrik nasional.

Hal itu karena jumlah kebutuhan energi masyarakat sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya.

Apalagi, kata dia, Indonesia masih menjadi eksportir batubara terbesar di dunia di tengah minat pasar terhadap batubara terus menurun, karena komitmen global atas penanganan perubahan iklim.

"Kita perlu sistem 'power wheeling' agar swasta juga bisa berkontribusi," ujar dia.

Ia juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Pada Desember 2024, suhu di beberapa daerah Indonesia mencapai rekor tertinggi hingga 38 derajat Celsius.

Menurut dia, situasi ini menandakan bahwa dunia tidak hanya menghadapi perubahan iklim (climate change), tetapi sudah memasuki krisis iklim (climate crisis).

Oleh karena itu, transisi energi harus dilakukan dengan pendekatan manajemen krisis, bukan sekadar "business as usual".

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Prof. Djati Mardiatno mengatakan transisi energi harus dilakukan dengan keseimbangan antara ketahanan energi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, kajian mendalam diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil di berbagai sektor, seperti industri, transportasi dan pembangkitan listrik.

"Transisi harus seimbang dengan ketahanan energi. Penting agar energi terbarukan dapat berkapasitas setara dengan kebutuhan energi dan stabil. Energi harus aksesibel dan efisien bagi masyarakat," jelas Djati.

Menurut dia, perlu ada motivasi bagi sektor swasta dengan memberikan subsidi atau insentif bagi pemanfaatan EBT, serta inovasi riset dan teknologi untuk mewujudkan ketahanan energi terbarukan.