Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak kolaborasi daerah untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan memanfaatkan kehadiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-bersama, Insya Allah signifikan dalam penurunan kemiskinan,” kata Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu.
Inisiatif DTSEN tersebut, lanjut Mensos, menandai untuk pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal yang akan menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), juga pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.
Ia menerangkan latar belakang perumusan DTSEN tersebut berangkat dari ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial lantaran banyaknya versi data yang dimiliki oleh masing-masing K/L.
Baca juga: Kemensos-Kemendes kolaborasi atasi kemiskinan ekstrem di desa
“Selama ini kita kerja sendiri-sendiri, data sendiri-sendiri. Maka itu Presiden Prabowo titip pesan bekerjalah berdasar data. Karena dulu banyak sekali bantuan kita yang tidak tepat sasaran,” ucap Mensos.
Adapun untuk pengelolaan DTSEN, Mensos menerangkan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menerima mandat oleh Undang-Undang untuk mengolah data kemiskinan.
“Ini ilmiah, diurus oleh lembaga yang kredibel (BPS) melalui pengolahan statistik. Data ini bisa dipastikan tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah bapak-ibu sekalian,” kata Mensos.
Baca juga: Mensos sebut DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos
Hal itu dikarenakan masih ada beberapa daerah yang mengkhawatirkan data kemiskinan di daerahnya menjadi meningkat setelah pemberlakuan DTSEN.
Di dalam DTSEN, Mensos menyebutkan akan terdapat kategorisasi masyarakat berdasarkan desil yang akan membantu pemerintah dalam memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai kondisi di tiap kategorisasi desil tersebut.
“Dengan data ini (DTSEN), intervensi kita akan lebih fokus karena ada desil 1 sampai 10. Bukan data masyarakat miskin tok, tapi ini data secara keseluruhan masyarakat Indonesia dan itu ada di desil-desil itu,” kata Mensos.
Baca juga: BPS: DTSEN acuan program pensasaran nasional, bansos & pemberdayaan
Sementara itu untuk memastikan data yang terdapat pada DTSEN tersebut akurat, Mensos pun menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial untuk turut aktif memastikan proses pemutakhiran data dilakukan di setiap daerah.
Sebagai informasi, ada dua jalur pemutakhiran yang dapat dilakukan yaitu jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur pertama, yaitu usulan lewat RT/RW melalui musyawarah desa/kelurahan dan diteruskan ke Dinsos hingga pada proses validasi oleh bupati/wali kota.
Sementara untuk jalur kedua, masyarakat bisa langsung melakukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos jika ditemukan ketidaksesuaian data yang terdapat pada DTSEN nanti.
Proses pemutakhiran dan validasi status kepesertaan bansos akan dilakukan setiap tiga bulan sekali ketika DTSEN mulai diaktifkan.
Baca juga: Kemensos siapkan pemutakhiran data bansos sesuai DTSEN
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
