Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa di setiap kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih (KMP) menyiapkan masukan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengatur penanganan judi online (judol).
"Sekarang masing-masing K/L (Kementerian/Lembaga) maupun badan juga sedang meng-excercise dan memberi masukan per bidang apa saja peraturan yang bisa dikuatkan untuk dimasukkan ke dalam peraturan induk, peraturan pemerintah tersebut," kata Meutya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Meutya, hal ini dilakukan mengingat aturan tersebut nantinya berlaku lintas sektor sehingga setiap kementerian dan lembaga yang ada di KMP harus memberikan saran dan masukan sejalan dengan kebutuhan pengaturan penanganan judi online yang sesuai dengan masing-masing bidangnya.
Baca juga: Kemkomdigi turunkan 993.144 konten judi online hingga Februari 2025
Karena arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto baru diberikan sekitar dua hari yang lalu, maka proses penjaringan saran dan masukan masih berlangsung di setiap kementerian, lembaga, dan badan.
PP mengenai penanganan judi online menurut Meutya, penting untuk dihadirkan agar upaya pemberantasannya semakin terintegrasi sehingga tidak hanya mengandalkan teknologi saja tapi juga melibatkan pelaku industri terkait.
Peraturan di tingkat menteri, menurutnya belum cukup untuk mengakomodasi harmonisasi penanganan judi online secara keseluruhan sehingga dibutuhkan aturan yang tingkatannya lebih kuat seperti Peraturan Pemerintah (PP).
Baca juga: Menkomdigi sebut PP penting untuk penanganan judi online terintegrasi
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/2), mengarahkan Menkomdigi Meutya Hafid untuk menciptakan payung hukum yang mengatur soal penanganan judi daring (online) dan disiapkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).
Hal itu disampaikan oleh Menkomdigi Meutya Hafid usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dalam rapat terbatas dan makan siang bersama para menteri.
"Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP," kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Sejauh ini, Pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi daring. Namun, menurut Meutya, langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat salah satunya dengan pembuatan PP.
Baca juga: Menkomdigi sebut 79,5 persen masyarakat Indonesia gunakan internet
Baca juga: Menkomdigi soroti pentingnya kompetensi dalam menghadapi ancaman siber
Baca juga: Meutya Hafid jajal pengalaman perdana gowes ke kantor Komdigi
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
