Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

1 month ago 14
“Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

“Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

“Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |