Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Indonesia (P2MI) Christina Aryani pada Selasa (18/2) membahas pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia untuk sektor domestik bersama Musaned Arab Saudi.
Berdasarkan keterangan di situs Web KP2MI pada Selasa (18/2), disebutkan bahwa Musaned sendiri merupakan suatu platform, atau lembaga resmi untuk layanan rumah tangga dan program ketenagakerjaan di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi.
Terkait pembahasan penempatan PMI di Arab Saudi tersebut, Wamen Christina menyebutkan bahwa Kementerian P2MI harus memverifikasi dan mengkaji sistem yang dipresentasikan Musaned.
Upaya verifikasi dan kajian tersebut, menurut dia, perlu dilakukan karena Arab Saudi masih memberlakukan sistem syarikah atau perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi.
"Jangan sampai jika penempatan Arab Saudi berjalan, kita semua terkendala masalah teknis yang beririsan kepada dua aturan," katanya.
Sementara itu, selama diskusi tersebut, Direktur Kemitraan Strategis Musaned Saudi Arabia Wafi Assiri menyatakan bahwa pekerja migran sektor domestik di Arab Saudi mencapai 4,5 juta, dengan keberangkatan mandiri sekitar 97 persen.
Wafi kemudian menyatakan bahwa 4,5 juta pekerja migran sektor domestik tersebut direkrut oleh 2,4 juta employers, atau pengguna jasa di Arab Saudi.
“Artinya, pekerja migran sektor domestik telah mencapai 1/3 dari total sektor pekerjaan di Arab Saudi. Jumlah tersebut sangat besar sampai mengalahkan sektor lainnya," katanya.
Pemerintah Arab Saudi, katanya, ingin mengarahkan penempatan sektor domestik agar terkelola dengan baik dan tidak lepas kendali.
Untuk itu, Wafi mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi ingin bertransformasi dalam penanganan penempatan pekerja migran sektor domestik, termasuk Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kualitas pekerja migran yang direkrut, dan kepuasan bilateral yang terjamin.
Selain itu, Arab Saudi juga ingin menjadi panutan dalam perekrutan sektor domestik di dunia, kata dia.
"Bagaimana kami mewujudkan capaian tersebut? Kami akan mulai dari digitalisasi identitas dan perbankan elektronik dalam penggajian, kemudian mengurangi durasi dan biaya rekrutmen, pengawasan visa masuk, pengelolaan kedatangan calon pekerja migran di bandara," katanya.
Wafi juga menjelaskan bahwa Pemerintah Saudi berencana meminimalkan eksploitasi dengan sistem kontrak minimal dua tahun.
Tujuannya adalah memberikan pilihan bagi pekerja migran yang merasa tidak sanggup dengan pekerjaan yang dijalani untuk memilih lanjut, pindah, atau pulang.
"Pemerintah Arab Saudi menyewa konsultan ketenagakerjaan, semua keputusan tadi berdasar analisis dari berbagai negara asal pekerja migran, termasuk Filipina yang terkenal dengan pengelolaan pekerja migrannya," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI Dwi Setiawan Susanto mengapresiasi perbaikan yang dilakukan Arab Saudi dalam pengelolaan pekerja migran sektor domestik.
Namun, dia menyoroti persoalan pada subsektor domestik.
"Ada baiknya jika Arab Saudi memiliki kurikulum untuk dijadikan panduan pelatihan kami. Kurikulum tersebut memuat kebutuhan keahlian spesifik untuk subsektor domestik, seperti bagaimana kualifikasi driver, helper, cook, babysitter dan lain sebagainya," katanya.
