Medan (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Erna Sari Dewi mengatakan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tidak mengurangi kualitas pada program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
"Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas," ujar Erna Sari Dewi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII Ke Sumatera Utara, di Medan, Rabu.
Menurutnya, LPP TVRI, LPP dan Perum LKBN Antara berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.
"Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain," kata dia.
Oleh karena itu, Erna meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas sehingga kualitas program yang selama ini dilaksanakan dapat terus terjaga.
"Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini," sebut dia.
Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay ini merupakan komitmen Komisi VII terkait hasil rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA yang telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
"Kunjungan ini merupakan komitmen Komisi VII yang ingin melakukan peninjauan langsung terkait hasil rapat dengar pendapat kami dengan Dirut LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA terkait beberapa isu besar yang kemarin sempat mencuat dipermukaan," sebut dia.
Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI ini menyebut kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tiga lembaga tersebut.
"Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA," ujar Saleh Daulay.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi tiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.
Saleh meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran itu.
"Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran," kata dia.
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025
