Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama tim kunjungan spesifik Komisi VII ke Bandung, Rabu, adalah untuk memastikan penyaluran anggaran pada lembaga penyiaran publik (LPP) di daerah.
Hal ini, kata Saras, merupakan fungsi dari Komisi VII yang menjadi mitra dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, RRI dan TVRI untuk melakukan pengawasan agar amanat dari kepala negara bisa dijalankan dengan baik.
"Ini untuk memastikan apa yang sudah dianggarkan itu bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden," kata Saras yang ditemui selepas kunjungan kerja spesifik di Studio TVRI Jawa Barat, Bandung, Rabu.
Arahan kepala negara itu, kata Saras, salah satunya adalah mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang tidak boleh memberikan efek pada gaji pegawai, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan lembaga penyiaran yang dimaksud.
"Kemudian pemanfaatan aset juga harus dioptimalkan karena lembaga-lembaga ini kan bersejarah yang harusnya bisa menjadi kebanggaan kita bersama," ujarnya.
Baca juga: Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA
Efisiensi Pangkas Celah Korupsi
Terkait efisiensi juga, Saras menilai lembaga-lembaga ini harus memiliki kreatifitas dan "agile" pada tiap kondisi.
Karena, kata dia, efisiensi sejatinya adalah untuk memangkas anggaran yang sudah jelas-jelas menjadi celah untuk tindakan korupsi, bukannya memotong operasional.
"Celah untuk adanya anggaran yang digunakan untuk program-program yang tidak jelas Seperti studi banding ke luar negeri yang itu masuk untuk belajar kemiskinan di Australia. Jadi, bukan operasional itu sendiri yang dipotong," kata Saras.
Kreatifitas ini juga, ditekankan pada kepala daerah terpilih agar bisa memberikan solusi pada APBD mereka ke depan.
"Pemda jangan bersandar kepada pemerintah pusat saja. Tentunya dengan program kreatif, terutama para kepala daerah yang terpilih harus bisa kreatif untuk memberikan solusi bagi APBD mereka ke depan," tutur dia.
Baca juga: Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA
Diketahui, Komisi VII DPR RI menggelar kunjungan spesifik ke Kota Bandung, Jawa Barat, guna meninjau kinerja Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Jawa Barat, Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Bandung, Rabu.
Dalam kegiatan kunjungan kerja spesifik ke ANTARA, TVRI dan RRI ini, Komisi VII DPR RI diwakili oleh tim yang terdiri dari Evita Nursanty (ketua tim), Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), Putra Nababan (anggota), Nila Yani Hardiyanti (anggota), Ilham Permana (anggota), Beniyanto (anggota), Bambang Haryo Soekartono (anggota), dan Ma'ruf Mubarok (anggota).
Lalu Kardaya Warnika (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Rico Sia (anggota), Tifatul Sembiring (anggota), Rofik Hananto (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Muhammad Hatta (anggota), Arizal Tom Liwa (anggota), dan Zulfikar Suhardi (anggota).
Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari GNC Aryani GM Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA, Riza Fahriza Kabiro ANTARA Jabar, Isyati Putri Nastiti Asisten Manager Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA Biro Jabar, Agung Rajasa Korda Foto ANTARA Wilayah Jabar, Jateng, dan DIY.
Kemudian A. M. Adhy Trisnanto Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Danang Sangga Buwana Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Iman Brotoseno Direktur Utama LPP TVRI, I. Hendrasmo Direktur Utama LPP RRI, Akhbar Sahidi Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, serta Soleman Yusuf Kepala RRI Bandung.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
