Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) "Sinergisitas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal" demi mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Mendes PDT Yandri Susanto meneken MoU tersebut dalam acara yang diadakan di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Senin.
Dalam MoU tersebut KLH dan Kemendes PDT bersinergi dengan fokus pada kolaborasi program dan kebijakan pembangunan desa untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan penguatan kelembagaan ekonomi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dan implementasi Program Kampung Iklim (Proklim).
Baca juga: Wamen LHK harapkan desa-desa Proklim berjejaring berbagi inovasi
Dengan kolaborasi tersebut kedua kementerian ingin meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Lewat program edukasi yang melibatkan masyarakat desa, diharapkan dapat membangun budaya peduli lingkungan sejak dini, yang akan memastikan desa-desa berkembang secara ekonomis, sambil tetap menjaga kelestarian alam.
Implementasi kesepakatan dari Nota Kesepahaman ini telah diterapkan salah satunya pada kegiatan Aksi Desa Bebas Sampah yang dimulai pada Sabtu (15/2) yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025 yang berpusat di Desa Malaka, Lombok Utara, NTB, dan diikuti oleh tujuh desa lainnya di seluruh Indonesia.
Baca juga: 402 desa di Aceh sumbang penurunan 114.000 ton karbon lewat Proklim
Aksi Desa Bebas Sampah merupakan salah satu asta yang menjadi target dari delapan asta dalam peringatan HPSN 2025.
Dalam aksi tersebut pemerintah menargetkan untuk pengurangan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah, dan penerapan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya baru.
"Kalau desanya bersih, pasti rumah-rumahnya juga bersih. Jika program ini diterapkan di seluruh Indonesia, kita bisa mewujudkan negeri yang bebas sampah dan lebih sehat," kata Sekretaris Utama (Sestama) KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati dalam pernyataan pada Sabtu lalu.
Baca juga: Program Kampung Iklim dinilai langkah nyata hadapi pemanasan global
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
