Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengatakan Thailand telah memulangkan 40 warga negara Tiongkok yang masuk secara ilegal ke negara tersebut.
"Pada 27 Februari, 40 warga negara China yang memasuki Thailand secara ilegal telah dipulangkan ke China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (27/2).
Lin Jian menyampaikan hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan soal deportasi 40 orang etnis Uighur dari Thailand yang sudah berada di Thailand sejak 2014 dan berada di pusat penahanan di Bangkok karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.
Sebelumnya Otoritas Thailand mengonfirmasi telah mendeportasi 40 orang etnis Uighur ke China meskipun ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur tersebut mungkin akan mengalami penyiksaan dan bahkan kematian.
Baca juga: Perdagangan luar negeri Xinjiang China naik 80,3 persen pada Q1 2023
Orang etnis Uighur tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke Provinsi Xinjiang, China, pada Kamis (27/2). Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015.
"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik umum. Ini merupakan langkah yang diambil oleh kedua belah pihak untuk bersama-sama memerangi penyelundupan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya," kata Lin Jian.
Hak dan kepentingan hukum individu yang bersangkutan, ungkap Lin Jian, sepenuhnya dilindungi.
"Pemerintah China dengan tegas menentang segala bentuk penyelundupan manusia. Kami akan terus memerangi kejahatan yang melibatkan administrasi perbatasan sesuai dengan hukum dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada mereka yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut," ungkap Lin Jian.
Lin Jian juga mengatakan China akan berpartisipasi aktif dalam tata kelola keamanan global dan memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional dengan negara-negara terkait untuk mengatasi tantangan kejahatan lintas batas, menjamin perjalanan yang aman dan tertib dari dan ke China dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari personel lintas batas.
"China juga menegakkan supremasi hukum dan memiliki hukum dan peraturan yang berkembang dengan baik serta mekanisme kerja dalam perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan," kata Lin Jian menambahkan.
Semua orang China termasuk orang Uighur di Xinjiang, kata Lin Jian, sepenuhnya menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya, sipil dan politik.
"Beberapa kekuatan dan lembaga politik mengarang dan menyebarkan kebohongan terkait Xinjiang tanpa alasan lain selain untuk mengganggu stabilitas Xinjiang. Kami menentang keras upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk mencampuri urusan dalam negeri China," tegas Lin Jian.
Baca juga: Aktivis Kazakhstan pembela Muslim di China dibebaskan
Menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk mengganggu kerja sama penegakan hukum yang normal antarnegara, ungkap Lin Jian hanyalah karangan dan penyebaran kebohongan maupun tuduhan tidak masuk akal terkait Xinjiang.
Diketahui pada 21 Januari 2025 kelompok pakar dari Badan Pengungsi PBB (United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR) menyampaikan pernyataan agar pemerintah Thailand segera menghentikan kemungkinan pemulangan 48 warga etnis Uighur ke China.
Kelompok pakar UNHCR itu beralasan bahwa kemungkinan akan adanya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman tidak manusiawi jika mereka dipulangkan.
Ke-48 warga Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.
Mereka diduga ditahan tanpa akses komunikasi selama lebih dari satu dekade, tanpa akses kepada pengacara, anggota keluarga, perwakilan dari Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) maupun Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
UNHCR juga menyebut 23 dari 48 orang Uighur itu menderita kondisi kesehatan serius, termasuk diabetes, disfungsi ginjal, kelumpuhan tubuh bagian bawah, penyakit kulit, penyakit gastrointestinal, serta sakit jantung dan paru-paru.
Para pakar mengingatkan agar tahanan nonkriminal ditempatkan secara terpisah dan dalam kondisi yang sesuai dengan status mereka dan harus memiliki akses ke pelayanan hukum, medis maupun untuk dikunjungi oleh badan pemantau HAM independen.
Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir. Dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.
Para pakar juga mendesak pihak berwenang Thailand untuk memberikan kepada para tahanan akses untuk berkomunikasi dengan perwakilan hukum mereka dan badan-badan PBB yang relevan.
Kekhawatiran bahwa 48 orang tersebut akan segera dipindahkan ke China muncul karena pada 8 Januari otoritas Thailand dilaporkan memberikan dokumen "pemulangan sukarela" kepada para tahanan untuk ditandatangani.
Thailand diketahui bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak mengakui konsep suaka. Thailand juga memiliki sejarah mendorong pengungsi kembali ke negaranya termasuk pada 2015 Thailand mendeportasi 100 warga Uighur kembali ke China.
Baca juga: Turki kirim tim pemantau ke Xinjiang China
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
