Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus memacu pemerintah daerah untuk menguatkan kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pembangunan.
Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan BSKDN Kemendagri di Command Center BSKDN, Jakarta, Senin.
Pelaksana Harian Sekretaris BSKDN Kemendagri Tomy V. Bawulang menjelaskan instansinya memiliki peran penting sebagai pusat perumusan dan evaluasi kebijakan dalam negeri.
Maka dari itu, kunjungan DPRD Jambi ke BSKDN merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.
"Kami mengapresiasi (audiensi) ini, berarti ada yang ingin dicapai (komitmen) oleh teman-teman (DPRD Jambi) terkait memperkuat strategi kebijakan di daerah," kata Tomy dalam keterangannya.
Baca juga: BSKDN adaptasi perkembangan teknologi guna perkuat kebijakan data
Dalam audiensi itu, Tomy menyoroti pentingnya penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai institusi strategis dalam pengembangan inovasi daerah.
Ia menekankan bahwa BRIDA memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah tidak mengalami ketidaksesuaian atau tumpang tindih dengan kebutuhan nasional.
"Mungkin bapak/ibu di Jambi sudah membentuk BRIDA, nanti kita akan diskusi mengenai ini, bagaimana penguatan BRIDA. Bagaimana kebijakan di daerah itu sejak awal dikawal, jadi tidak ada daerah kebingungan-kebingungan kebijakan yang misalnya blunder dan itu menjadi kebutuhan nasional kita bapak/ibu sekalian," ujarnya.
Selain itu, Tomy juga menyoroti posisi inovasi Jambi dalam tiga tahun terakhir yang mengalami perlambatan.
Baca juga: BSKDN: Keakuratan data penting dalam pengukuran indeks
Dia mencatat bahwa meskipun inovasi tetap ada, persaingan antardaerah semakin ketat sehingga Jambi perlu meningkatkan daya saingnya.
"Kami berharap pada tahun 2025, Jambi bisa kembali masuk kategori sangat inovatif. Saat ini, inovasi di Jambi masih banyak berkutat pada pemberdayaan desa, sementara sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, energi, dan lingkungan juga perlu terus didorong," jelas Tomy.
Dengan adanya audiensi ini, BSKDN berharap DPRD Jambi dapat memperkuat peran BRIDA dan memastikan kebijakan daerah semakin adaptif, inovatif, dan berbasis data.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdaya saing.
"Jadi, arah kebijakan dalam negeri lewat Kementerian Dalam Negeri, di sini pak dapurnya (BSKDN). Harapannya diskusi kita sore hari ini bisa menginspirasi bisa mengajak kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan sesuatu di Jambi," ujarnya.
Baca juga: BSKDN Kemendagri komitmen perkuat rekomendasi kebijakan berbasis data
Baca juga: BSKDN Kemendagri bangun pusat komando data dari daerah
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
