Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengingatkan kepala daerah untuk menjaga alokasi belanja secara efektif dan efisien.
”Kepala-kepala daerah harus memiliki perencanaan kinerja memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, indikator yang jelas, serta turunan program dan kegiatan logis dan penting. Jaga agar alokasi belanja efektif dan efisien,” kata Agustina Arumsari dalam retreat kepala daerah hari kelima, di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.
Dia menegaskan bahwa pembangunan daerah yang akuntabel dan efisien merupakan kunci menciptakan pemerintahan bersih, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Melalui pengawasan BPKP, telah diidentifikasi area rawan korupsi dalam pemerintahan daerah, di antaranya pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta perizinan.
Adapun karakteristik risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, yaitu sistematis, terstruktur, mengakar, dan terdesentralisasi.
BPKP juga memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya kecurangan selain memetakan area rawan dan karakteristik dari kecurangan.
”Buka akses seluas-luasnya pada auditor internal, libatkan sejak awal, serta tindaklanjuti temuan audit sebelum masalah menjadi besar,” ujar Agustina pula.
Retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil Magelang berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Sebanyak 493 kepala daerah hadir dalam kegiatan ini dari 503 kepala daerah yang terdaftar.
Retreat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi kepala daerah terkait berbagai aspek pemerintahan, termasuk ketahanan nasional, hukum, ekonomi, dan geopolitik.
Baca juga: Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang
Baca juga: Pemerintah tekankan pentingnya pemerataan infrastruktur RI
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
