Jakarta (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono meminta jajaran pengawas untuk memanfaatkan siber sebagai tulang punggung penguatan demokrasi pada masa efisiensi anggaran.
"Efisiensi tidak membuat rajawali menjadi burung nuri," kata Totok dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan meskipun dengan anggaran yang minim, edukasi penguatan demokrasi tetap bisa tersampaikan melalui dunia siber.
Ia juga tak mungkiri bahwa siber telah menjadi bagian hidup setiap manusia di era digital. Menurutnya, zaman sekarang, massa riil itu justru yang tidak tampak, seperti halnya massa dalam dunia siber.
Lebih lanjut, Totok mengungkapkan tidak sedikit masyarakat yang menggali informasi, edukasi, dan bahkan terpengaruh oleh informasi yang beredar di dunia siber.
"Yang perlu kita siasati ke depan adalah, bagaimana mengembangkan demokrasi lewat siber," ucapnya.
Ia pun meminta jajaran pengawas untuk tidak mengerdilkan diri sendiri dengan bekerja hanya saat tahapan. Sebaliknya, Bawaslu harus senantiasa mengedukasi, menguatkan demokrasi, meskipun dilanda efisiensi.
Kementerian Keuangan menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.
Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian/lembaga. Kendati demikian, Menkeu menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.
Baca juga: KPU dan Bawaslu RI efisiensikan anggaran 2025 hingga 20-40 persen
Baca juga: Bawaslu bertanggung jawab kuatkan demokrasi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
