Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darmadi Durianto meminta masyarakat tidak perlu khawatir dan menarik dana besar-besaran dari bank pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena pihaknya mengawasi ketat kinerja sovereign wealth fund (SWF) itu.
Pengawasan ketat, kata dia, dilakukan komisi DPR bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN tersebut agar Danantara melangkah sesuai koridor yang sudah diamanahkan.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena dana tabungannya di bank pemerintah tetap aman dan tidak terpengaruh dengan pembentukan Danantara," kata Darmadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Ia melanjutkan, BPI Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya harus dijaga dengan ketat.
Menurut Darmadi, dengan pengawasan optimal dan terjaga integritas BPI Danantara, lembaga tersebut bisa menjadi instrumen kunci dalam membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi yang lebih tinggi.
"Kalau diawasi dengan baik, BPI Danantara bekerja dengan baik, kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi penyelamat bagi bangsa ini dan akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi, begitu," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa BPI Danantara bertanggung jawab atas pengelolaan aset dengan nilai yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai Rp14 ribu triliun.
Oleh karena itu, sambung dia, struktur kepemimpinan badan tersebut harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi dan rekam jejak yang terbukti dalam pengelolaan investasi.
Darmadi menilai keberhasilan BPI Danantara akan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang efektif.
Untuk itu, ia berharap berbagai mekanisme kontrol yang diterapkan mampu menjaga kredibilitas dan efektivitas Danantara.
Dia juga berharap agar individu yang telah terpilih dalam struktur organisasi BPI Danantara dapat bekerja dengan baik serta menunjukkan tingkat integritas dan kompetensi yang tinggi.
"Jadi ya kuncinya di sana, kalau saya lihat memang dari pelaksanaannya dan pengawasannya," ungkap Darmadi.
Meskipun secara administratif kompetensi para pejabatnya telah dinilai, dia menegaskan bahwa implementasi dan pelaksanaan di lapangan harus tetap dievaluasi secara ketat oleh DPR serta lembaga pengawas lainnya.
Selain itu, Darmadi mengingatkan bahwa BPI Danantara harus bebas dari intervensi politik agar tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
"Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini. Kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, DPR, BPK, auditor, serta penasihat juga mengawasi. Begitu banyak yang mengawasi," katanya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
